Menanggapi Permasalahan Pekerja Cleaning Service, Komisi IIDPRD MedanPanggil Dirut PT CRP Selaku Pengelola

Menanggapi Permasalahan Pekerja Cleaning Service, Komisi IIDPRD MedanPanggil Dirut PT CRP Selaku Pengelola

Share

Medan – Ayomedan.com: Menanggapi persoalan para pekerja Cleaning Service (CS), yang bertugas di dalam gedung DPRD Medan, mendapat tanggapan dari Komisi II DPRD Medan dengan memanggil Direktur PT Cengkraman Rajawali Perkasa (PT CRP) Irman, selaku pengelola Cleaning Service (kebersihan) di gedung dewan tingkat II Kota Medan, untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi II, Selasa (12/10/2021).

Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi II Dhiayul Hayati, didampingi anggota Haris Kelana Damanik, Afif Abdilah, Janses Simbolon, Plt. Sekwan H.Alida ini, juga menghadirkan perwakilan Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja serta Irman selaku Direktur PT CRP.
                                         
Diawal rapat, Haris Kelana politisi asal Partai Gerindra membeberkan adanya dugaan pemotongan gaji pekerja Cleaning Service yang dilakukan oleh menegemen PT CRP, untuk biaya pengurusan sertifikat pelatihan kerja.

” Benarkah selain biaya untuk pengurusan sertifikat, biaya untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga dibebankan seluruhnya kepada pekerja,” katanya.

Sedangkan Janses Simbolon, politisi Partai Hanura menilai, pemotongan gaji bagi pekerja CS tersebut sangat tidak wajar. “Kami minta hal ini jangan sampai terulang lagi. Dan hal tersebut perlu diselesaikan secara baik,” terang Janses.

Sementara itu, Dhiyaul Hayati saat memimpin rapat juga menyampaikan, bahwa RDP antara PT CRP dengan pekerja CS DPRD Medan dinilai penting dan mendesak.

“Mengingat komisi II selama ini mengurusi permasalahan eksternal, sementara di internal sediri tidak diperhatikan. Kita ingin di kantor ini juga kondusif, jangan sampai ada permasalahan di internal kita sendiri,” harap Dhiyaul.

Dhiyaul Hayati juga mempertanyakan, kenapa biaya BPJS para CS dibebankan keseluruhan kepada pekerja. Sementara menurut peraturan biaya itu dikenakan terhadap perusahaan.

Sementara itu, Direktur PT CRP Imran dirapat ini juga menyampaikan, bahwa pihaknya ada mempekerjakan 40 orang karyawan.

“38 orang sebagai CS dan 2 orang sebagai pengawas. Berdasarkan RAB, pihaknya memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah kepada pekerja, yaitu sebesar Rp 3.223.000 dan uang makan Rp 230.000,” bebernya.

Untuk itu sambung Imran, usulan para dewan komisi II untuk mengembalikan uang pengurusan sertifikat yang dipotong dari gaji pekerja sebelumnya.

“Beri kami waktu untuk membahas permasalahan ini lagi. Kami akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Semoga persolan ini bisa segera teratasi,” pungkasnya. (ams-Red)


Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *