Edwar Hutabarat Sosialisasikan Perda No 5 Tahun 2015 di 2 Kelurahan Berbeda

Edwar Hutabarat Sosialisasikan Perda No 5 Tahun 2015 di 2 Kelurahan Berbeda

Share

Medan – Ayomedan.com: Guna mendukung program Walikota Medan Bobby Nasution dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang membuat Anggota DPRD Kota Medan Edward Hutabarat, kembali melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosperda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sesi I, di Jalan Bhakti (Rel) Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Senin (6/12/2021) pukul 16.00 wib sore.

Turut hadir Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Medan Helvetia, Jonlys Purba dan 300 masyarakat, dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes), yang ketat.

Di Sosper kali ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut memilih tempat di daerah pinggiran rel (DPR). Sembari mengingatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kertas yang telah dibagikan panitia sebelumnya. 

“Saya disini untuk menjemput aspirasi masyarakat. Apapun keluhannya, dapat ditulis di lembar aspirasi yang sudah dibagikan,” kata Edward.

Edward mengatakan, membahas Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, seperti tak ada habis-habisnya. Perda tersebut dibuat agar dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan. Sebab, warga miskin juga berhak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, hak perumahan, air bersih dan sanitasi hingga hak untuk keamanan dan ancaman. 

“Jadi nggak boleh lagi ada warga miskin yang sakit, tetapi tidak ditangani. Warga yang tinggal di sekitar pinggiran rel juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya Edward Hutabarat juga menggelar SosPer sesi ke II dengan Perda yang sama di hari yang sama di Jl Bhakti Selatan, Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Senin (6/12/2021) pukul 17.30 wib sore hingga selesai.

Disini Politisi PDI-P ini juga mengingatkan, bahwa warga miskin juga memiliki kewajiban yang tertera pada pasal 11, dimana warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteran untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, serta wajib menaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam memenuhi hak dasarnya, warga miskin berkewajiban menaati norma, estetika, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Pada pasal 12, Pemerintah Daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya. Dunia usaha juga berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui program kerja sama dengan Pemerintah Daerah,” ucap Edward. 

Lebih lanjut Edward menambahkan, bahwa pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, masyarakat atau bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

“Dalam Perda tersebut, masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi,” pungkasnya. 

Diakhir kegiatan, masyarakat yang diundang mendapatkan sovenir kit.
(ams-Red)


Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *