Ayomedan.com l Medan - Anggota DPRD Kota Medan, Siti Suciati SH, meminta pemerintah Kota Medan, melalui Dinas Sosial, untuk melakukan pendataan ulang terhadap warga miskin atau kurang mampu, yang mengalami kesulitan ekonomi pasca wabah covid-19.
Dikarenakan, banyak bantuan sosial seperti, PKH dan BPJS Kesehatan yang di salurkan pemerintah tidak tepat sasaran. "Miskin merupakan persoalan multi dimensi, Multi sektoral yang harus diatasi oleh pemerintah, karena menyangkut harkat dan martabat manusia," katanya.
Dorongan terhadap Pemko Medan tersebut, disampaikan Politisi Partai Gerindra Medan ini saat dirinya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah ( sosperda ) nomor 5 tahun 2015 Tentang penaggulangan kemiskinan Kota Medan, di Lingkungan II Batang Kilat, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (6/11/2022).
Dihadapan Kepala Lingkungan II, Arlinsyah, tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat yang hadir, Sekretaris Komisi I DPRD Medan ini menambahkan, banyak
masyarakat tidak mampu atau miskin di Dapilnya yang mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan mereka yang tak aktif, dan ada juga yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah kota Medan, yang berasal dari APBD 6,5 Triliun
"Masyarakat saat ini banyak yang susah, terkhusus warga miskin. Dimana bantuan sosial dari pemerintah, baik itu PKH (KKS) dan bantuan lainnya sangat meraka harapkan," ujar Siti Suciati.
Menurut Siti, katagori 'miskin' itu adalah, warga yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan pokok lainya sehari hari.
"Untuk itu, Pemko Medan harus benar-benar mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan BPJS Kesehatan, PKH dan bantuan lainnya. Karena selama ini banyak kesalahan yang dilakukan pihak Kelurahan dan Kecamatan saat melakukan pendataan. Masak yang seharusnya dapat bantuan malah tidak menerima bantuan. Padahal mereka miskin, dan sangat terimbas dimasa pendemi ini," tegasnya.
Kembali Siti Suciati mengungkapkan, selain program yang diatas, ada juga bantuan Kemanan. “Bantuan keamanan itu, apabila masyarakat melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan diganggu oleh orang, pemerintah harus segera mengatasi gangguan tersebut,” jelasnya.
Sedangkan untuk pendidikan anak sekolah, saat ini sekolah negeri tidak lagi jadi favorit. Yang menjadi sekolah favorit itu sekarang sekolah swasta. “Sekolah negeri itu sekolah yang diperuntukkan untuk rakyat. Kalau kita mempunyai kemampuan ekonomi, sekolahkanlah anak kita di sekolah swasta yang unggul,” sebutnya.
Dan pastinya, tambah Siti Suciati, setiap warga yang anaknya yang mendapat bantuan PKH, sudah pasti masuk sekolah negeri. "Jadi bukan karena anak pintar yang masuk ke sekolah negeri. Karena saat ini, pemerintah menerapkan sistem zonasi, tempat tinggal dengan jarak terdekat dengan sekolah negeri, itu, yang diterima," ucapnya.
Hak atas tempat tinggal, sambung Siti, juga diatur dalam Perda Kemiskinan ini. "Bagi masyarakat yang memiliki rumah gubuk atas namanya sendiri, berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 50 juta. Dan ini masuk didalam program 'bedah rumah', imbuhnya.
Selain itu, warga miskin juga memiliki kewajiban. "Artinya, warga miskin juga harus bekerja untuk mengurangi beban hidupnya. Kalau sudah bekerja warga masih kekurangan biaya hidup, barulah dia berhak dibantu pemerintah," ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, Fuja warga Lingkungan II Batang Kilat menanyakan, apa tujuan dari pendataan yang baru-baru ini dilakukan. "Apa akan dapat bantuan buk?," tuturnya
Menjawab pertanyaan itu, Kepling II Arlinsyah mengatakan, pendataan yang dilakukan tersebut merupakan untuk Sensus Ekonomi (SE). "Tujuannya untuk mendata warga, yang nantinya akan digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menseleksi mana warga yang berhak menerima bantuan," terangnya.
Sementara itu, Fitri warga Lingkungan yang sama juga mengeluhkan, banyak bantuan yang diterima masyarakat tidak tepat sasaran. "Kami berharap, pendataan kali ini yang dilakukan pemerintah, membuat data baru yang tepat sasaran dalam memberikan bantuan," pintanya.
Menyahuti permasalahan masyarakat, Siti Suciati meminta agar warga masyarakat bisa bersabar. "Nanti akan saya sampaikan keluhan ibu, kedinas terkait, agar permasalahan ini segera ditindak lanjuti," pungkasnya.
Di akhir acara siti Suciati memberikan souvenir kepada peserta sosialisasi.
(A-Red)
