Ayomedan.com - Medan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala menerima kehadiran kuasa hukum RAY Sinambela,SH & Partner, Enni Martalena,SH.,MH bersama ahli waris Almarhum Jamuda Tampubolon, Rulya N.Br.Siahaan (Istri Almarhum-red), Senin (27/2/2023).
Kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini, melalui kuasa hukum Enni Martalena,SH.,MH menjelaskan, bahwa dia bersama ahli waris dari Alm.Jamuda Tampubolon awalnya datang ke kantor Walikota Medan untuk menemui Walikota Medan Bobby Nasution untuk meminta tolong terkait putusan PTUN Medan tentang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 1/Pangkalan Mansyur tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Medan, dimana oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan telah mengeluarkan putusan No. 35/G/2000/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap.
Namun, sambung Enni Martalena, mereka disarankan menemui Kabag Hukum Pemko Medan, meski bertemu tapi mereka tetap tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh ahli hukum pemko Medan tersebut.
Tidak puas, lantas Enni Martalena, SH , MH mengajak keluarga Ahli Waris Almarhum Jamuda Tampubolon mengadu kepada Wakil Rakyat di DPRD Kota Medan.
"Kami seperti dibola bola pak Ketua, sudah jelas hak ahli waris atas tanah seluas 25 hektar telah dimenangkan di PTUN Medan dan sudah inkrah. Namun pihak BPN Medan mengatakan Pemko Medan belum menghapus aset tanah yang disengketakan, sehingga tidak bisa menjalankan putusan PTUN. Dasar itulah maka kami mendatangi Wali Kota Medan. Selain itu, kami sebelumnya sudah pernah dan sudah dua kali mengirim surat secara resmi ke Pemko Medan untuk Audensi terkait tanah yang disengketakan ini, namun belum ada balasan," ucapnya.
Karena merasa buntu, sambung Erni lagi, akhirnya mereka sepakat menemui Bapak Wakil Ketua DPRD Medan agar dapat mendengarkan keluhan ahli waris Alm.Jamuda Tampubolon yang juga warga kota Medan.
Enni Martalena Pasaribu ,SH.,MH kembali menjelaskan, hari ini disalah satu media harian terbitan lokal ada ditulis 'Taman Candika Medan akan Direvitalisasi dan akan menggunakan dana APBD Pemko Medan'.
"Bagaimana mungkin lahan yang telah keluar putusan PTUN Medan dan secara sah hak pengelolaan lahan (HPL) telah digugurkan oleh putusan pengadilan, akan direvitalisasi dengan menggunakan uang negara?," tanya Erni.
Mendengar keterangan dari Enni Martalena Boru Pasaribu selaku kuasa hukum ahli waris Almarhum Jamuda Tampolubolon, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajudin Sagala meminta agar memberikan bukti bukti hak dan kepemilikan serta berkas pendukung, termasuk putusan PTUN Medan atas tanah Candika yang di sengketakan tersebut.
"Kalau boleh sertakan lengkap agar kita bisa pelajari dan jika sudah mengirim surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), kita akan prioritaskan agar permasalahan ini segera di bawakan pada rapat di komisi 1," kata Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Medan ini.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Rajudin Sagala juga mendengarkan penjelasan singkat dari Rulya N.Br.Siahaan (Istri Alm.Jamuda Tampubolon-red).
"Tolong lah kami pak, kami minta keadilan, suami saya sudah meninggal dunia. Ini dulu masalah suami saya dan karena sudah meninggal maka saya selaku istri menuntut hak, yang selama ini telah diambil oleh Pemko Medan. Saya sudah tidak punya apa apa lagi, dan saat ini hidup menumpang dirumah kuasa hukum kami," terangnya berharap ada jalan keluar baginya setelah aspirasinya disampaikan ke wakil rakyat DPRD Medan.
Usai menyampaikan semua permasalahan yang dihadapi, selanjutnya, ahli waris Alm.Jamuda Tampubolon ini pun mengucapkan terimakasih atas kesediaan wakil ketua DPRD Medan menerima mereka. (A-Red)
