AyoMedan.com - Medan, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting (foto) menyampaikan, satu di antara syarat utama, investasi akan ramai masuk ke Indonesia, bila para pejabat maupun aparatur pemerintahnya menghindari potensi korupsi di segala lini.
Hal tersebut disampaikan Baskami pada acara rapat koordinasi daerah yang diselenggarakan di Aula Rajainal Siregar, Kamis (26/10/2023).
Pada kegiatan bertema 'kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka penyelamatan keuangan negara/ daerah' itu, Baskami menekankan pentingnya pemahaman dari seluruh penyelenggara pemerintah terkait potensi-potensi korupsi.
"Sehingga kita memahami dan ke depan terwujud birokrasi yang kuat, tidak korupsi, tidak ada penyelewengan. Bila ini mampu diwujudkan maka para investor akan nyaman melakukan investasi di Sumut ini," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan apresiasinya, atas pendampingan yang dilakukan KPK untuk terus mengawal roda pemerintahan agar bersih dari tindak pidana korupsi.
"Kita berharap kegiatan rakor ini dilanjutkan secara berkelanjutan dan kita berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai koridor yang ada," ujarnya.
Tampak hadir hadir pada acara tersebut, Pj Gubsu Hasanuddin, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dan 33 Walikota serta Bupati se-Sumut beserta pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
Senada dengan Baskami, Pj Gubsu Hasanuddin juga menyampaikan apresiasinya atas inisiasi KPK melakukan rapat koordinasi daerah tersebut.
Dijelaskannya, Pemprovsu memiliki indikator khusus dalam mewujudkan good governance.
"Seperti sistem pemerintah berbasis elektronik, literasi, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penyalahgunaan narkoba, pengendalian inflasi," jelasnya.
Menurut Hasanuddin, hal tersebut dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
"Mulai dari sertifikasi tanah, optimalisasi PAD, penertiban mineral bukan logam bukan batuan, penertiban keramba jaring apung, pemanfaatan ruang di Danau Toba yang dimonitor langsung oleh KPK RI," tuturnya.
Sedangkan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kembali menekankan pentingnya koordinasi antar unsur organisasi perangkat daerah dalam penyelamatan aset dan keuangan daerah.
"Untik membatasi tindakan korupsi, maka harus ada kepastian pada regulasi yang melahirkan kewenangan sampai kepada tata kelola," tuturya.
Ghufron meminta para pejabat untuk tidak memakai uang negara terhadap kepentingan individu, maupun golongan. "Uang negara harus dijalankan untuk kepentingan bersama, dan dikelola secara adil," tandasnya.
KPK, sambung Ghufron, bertugas mengingatkan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
"KPK ini meminta kepada Bapak Ibu untuk menjaga kehormatan dan marwahnya. Tidak boleh melakukan korupsi, karena itu hanya menjatuhkan kehormatan kita. Ya, sekali lagi KPK itu hanya memfasilitasi, polisi dan jaksa menjaga," tukasnya.
Pemerintah daerah harus berkomitmen, lanjutnya, untuk menghindari sama sekali perilaku koruptif.
"Banyak daerah melakukannya, untuk itu saya berdoa di Sumut tidak terjadi. Pendapatan daerahnya dan pajaknya menurun, tapi harta penyelenggara negaranya meningkat," ketusnya.
Ghufron menekankan, dari sisi pelayanan publik agar tidak ada potensi korupsi, maka pemerintah daerah harus memiliki empat unsur.
"Yaitu, kesiapan, kejelasan, akuntabilitas dan transparansi. Semua ini harus dijalankan, dengan baik dan benar," pungkasnya. (A-Red)
