AyoMedan.com - Medan,
Banyaknya ditemukan bangunan perumahan, rumah toko (ruko) dan rumah tempat tinggal bermasalah yang tidak memiliki izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) dari Pemko Medan. Sehingga, dikuatirkan program Wali Kota Medan Bobby Nasution mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini sulit tercapai.
"Salah satu penyebab masyarakat ataupun pengembangan mengurus PBG, karena mahalnya biaya konsultan," kata David Roni Ganda Sinaga SE (foto), selaku Ketua Pansus Ranperda PBG DPRD Kota Medan kepada wartawan, Minggu (29/10/2023).
Untuk itu, sambung Politisi muda PDI Perjuangan ini, dirinya sudah meminta dan menekankan kepada Pemko Medan, harus ada tarif harga yang ditetapkan untuk biaya konsultan.
"Karena temuan dilapangan, biaya konsultan sangat liar atau harganya suka-suka dan tidak rasional. Saya sudah memanggil dan rapat dengan seluruh asosiasi konsultan yang ada di kota medan, sudah meminta mereka membuat harga tarif standard," tandasnya.
Menurut Dewan yang saat ini duduk di Komisi IV DPRD Medan, seluruh asosiasi sedang mengkaji biaya konsultan yang wajar.
Setelah mereka selesai mengkaji, hasil kajian biaya yang wajar akan diserahkan kepada pansus PBG.
"Lalu pansus PBG akan mengkaji lagi, apakah biaya tersebut sudah wajar dan rasional. Saya selaku Ketua Pansus, akan memastikan Perda PBG ini akan terlahir untuk kenyamanan masyarakat kota Medan,'" pungkasnya. (A-Red)
