AyoMedan.com - Medan, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (BPS Sumut) resmi menambah tiga (3) daerah sebagai lokasi Survei Biaya Hidup (SBH) 2022. Dengan demikian, ada delapan kota yang dijadikan Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk rilis inflasi pada 1 Februari 2024 mendatang.
Sebelumnya, 5 daerah yang sudah dijadikan lokasi pemantauan IHK, yakni Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli. Dan tiga daerah tambahan tersebut yakni Deliserdang, Labuhanbatu, dan Karo.
Kegiatan SBH merupakan satu kesatuan rangkaian selama 4 tahun, yaitu kegiatan persiapan pada 2021, pelaksanaan lapangan pada 2022, pengolahan dan sosialisasi hasil pada 2023.
“Ketiga daerah yang dijadikan SBH atau daftar IHK Sumut, itu semuanya berstatus kabupaten. Dan ini resmi digunakan sebagai laporan inflasi Sumut untuk Januari 2024,” ucap Kepala BPS Sumut Nurul Hasanudin dalam sosialisasi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, perubahan tahun dasar Indeks Harga Konsumen (IHK) di Gedung BPS Sumut, Jalan Asrama, Kota Medan, Selasa (30/01/2024).
Menurut Hasan, tiga kabupaten itu dipilih karena dinilai mewakili daerah lain di sekitarnya dalam menggambarkan geliat ekonomi di daerah pedesaan, setelah selama ini menggambarkan perkotaan.
Dengan masuknya 3 kabupaten ke IHK, perhitungan inflasi di Sumut akan lebih semakin menggambarkan kondisi inflasi atau deflasi di Sumut. Tiga kabupaten di Sumut yang masuk dalam daftar SBH terbaru itu menjadi bagian dari kabupaten tambahan secara nasional.
“Tujuan dilakukannya SBH, untuk menjaga kualitas data, maka BPS secara rutin memutakhirkan tahun dasar, paket komoditas, dan diagram timbang untuk setiap IHK. Serta mendapatkan keterangan tentang keadaan sosial ekonomi dan rumah tangga,” ujar Hasan.
Selain penambahan tiga daerah IHK, lanjut Hasan, kebaruan yang dicapai dari SBH 2022 adalah, mengenai Cakupan Wilayah 90 Kabupaten/Kota pada 2018 menjadi 150 Kabupaten/Kota pada 2022 yang mencakup wilayah urban dan rural.
“Ada 60 kabupaten tambahan secara nasional atau di seluruh Indonesia, tersebar di seluruh provinsi,” terang Hasan.
Kemudian paket komoditas, sambung Hasan, pada 2018 komoditas sebanyak 835 menjadi 847 komoditas pada 2022, dengan memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas.
Rinciannya, pada 2018 untuk makanan 33,68%, nonmakanan 66,32%. Pada 2022 untuk makanan 38,04% dan nonmakanan: 61,96%. Sedangkan cakupan sampel pada 2018 sebanyak 141.600 rumah tangga menjadi 240.000 rumah tangga pada 2022.
Mengenai Komposisi Nilai Konsumsi Digital Economy dilakukan pencacahan terhadap beberapa komoditas dari pasar online (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Surabaya).(A-Red)
